Bahas Kenaikan BBM, Pejuang Mempawah Libatkan Banyak Kalangan

  • Bagikan
Focus Group Discussion yang digelar Perkumpulan Jurnalis Galaherang (Pejuang) Mempawah terkait kenaikan BBM. Foto Humas Polres Mempawah

TERAS MEMPAWAH – Sejak diumumkan pemerintah pada 3 September lalu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai banyak penolakan dari masyarakat di tanah air termasuk di Kabupaten Mempawah.

Baca juga : Cek Harga Sembako di Pasaran, Bupati Ungkap Hasilnya

Menyikapi itu, Perkumpulan Jurnalis Galaherang (Pejuang) Kabupaten Mempawah menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Kafe K@TAMB Mempawah, Jalan Gusti Muhammad Taufik, Selasa 27 September 2022.

Kegiatan yang mengusung tema “Penyesuaian Harga BBM dan Langkah-Langkah Pengendalian Pemerintah”, secara resmi dibuka Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi.

Adapun peserta dalam kegiatan ini, diantaranya pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, LSM, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, serta mahasiswa.

Hadir sebagai narasumber Staf Ahli Bupati Mempawah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Didik Krismanto, dan Kapolres Mempawah AKBP Fauzan Sukmawansyah.

Ada juga Sales Branch Manager Rayon I Pertamina Kalbar, Choerul Anwar, serta Pengamat Ekonomi/Kebijakan Publik yang juga Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bhakti Pontianak Muhammad Zalviwan.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Pagi menyambut baik FGD yang digelar Pejuang Mempawah. Apalagi isu yang diangkat terkait kenaikan BBM yang memang masih menjadi polemik di masyarakat.

“Kendati begitu, kenaikan ini tentu harus kita sikapi dengan bijaksana. Apalagi kenaikan ini disampaikan Bapak Presiden Jokowi untuk mengurangi beban subsidi BBM di APBN yang semakin membengkak,” ujarnya.

Kenaikan ini, imbuh Muhammad Pagi, tentu pasti sudah dipertimbangkan pemerintah matang-matang dengan segala konsekuensinya, baik terhadap masyarakat maupun keuangan negara.

“Sekarang yang harus kita lakukan adalah menekan inflasi akibat kenaikan BBM, pengawasan pendistribusian BLT, serta pengawasan penyaluran dan ketersediaan BBM di SPBU,” jelasnya.

Kapolres Fauzan Sukmawansyah menjelaskan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah hal baru. Sejak Indonesia berdiri sampai saat ini, penyesuaian harga minyak sudah terjadi sebanyak 63 kali.

“Kenaikan BBM ini tentu sudah melalui kajian dan pertimbangan matang pemerintah, mengingat besarnya alokasi anggaran BBM bersubsidi dalam APBN yang akhirnya membebani keuangan negara,” ujarnya.

Ditambah lagi, imbuh Kapolres, subsidi BBM diberikan pemerintah ternyata selama ini justru banyak dinikmati kelompok masyarakat dengan finansial mampu.

Bahkan parahnya lagi, lanjut Fauzan Sukmawansyah, BBM bersubsidi khususnya solar yang semestinya untuk masyarakat yang berhak, malah kerap diselewengkan oknum-oknum tertentu untuk keuntungan pribadi.

“Untuk tiga bulan terakhir ini saja, sudah ada 3 kasus penyimpangan solar yang berhasil diungkap Polres Mempawah bersama Polsek jajaran. Dengan jumlah tersangka mencapai 5 orang,” ungkap Fauzan.

Sedangkan Staf Ahli Bupati Mempawah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Didik Krismanto, mengatakan dampak kenaikan BBM bersubsidi ini menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kenaikan BBM memang berpotensi memantik reaksi masyarakat. Nah langkah-langkah kita di Pemkab Mempawah adalah berupaya agar tidak terjadi gejolak di masyarakat serta mencegah terjadinya inflasi,” ungkap dia.

  • Bagikan